Komisi VI Pantau BUMN Penerima PMN

16-02-2015 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diproyeksikan akan memperoleh PMN (Penyertaan Modal Negara) menjadi fokus kunjungan kali ini. 

"Kunjungan Spesifik Komisi VI masa persidangan II 2014-2019 ini merupakan kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN," kata Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan di Medan Sumut, Minggu (15/2/15).

BUMN yang memperoleh PMN yang dikunjungi diantaranya PT. Angkasa Pura II, PTPN III, Hutama Karya. Namun menurut politisi FP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini, mengatakan  pertemuan dengan BUMN yang tidak menerima PMN juga diagendakan seperti dengan PT. Inalum dan Pelindo I.

"Kita ingin mendapatkan masukan dan melihat sendiri kemajuan BUMN kita di lapangan," kata anggota Komisi VI dari F-PG Betti Shadiq Pasadigoe usai pertemuan dengan PT Angkasa Pura II dan meninjau fasilitas Bandara Internasional Kualanamu. Ia terlihat antusias walaupun bertugas pada hari Minggu yang seharusnya hari libur.

Anggota Komisi VI lain yang menjadi bagian dari Tim Kunjungan diantaranya Irmadi Lubis (F-PDI Perjuangan), Eka Sastra (F-PG), Ambar Tjahyono (F-PD), Iskandar Syaicu (F-PPP) dan Tifatul Sembiring (F-PKS).

Tifatul Sembiring berharap, BUMN dapat mengambil peran penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi nasional. Sebagai salam pembuka Tifatul yang juga mantan Menkominfo memberikan hadiah pantun bagi jajaran manajemen BUMN di Sumut. "Walaupun sudah bercampur santan. Tetap saja harus diaduk rata. Kalau sudah sampai di Medan. Terasa berat balik ke Jakarta." (iky)/foto:ical/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...